Ketum Hanura OSO Buka Suara soal Jet Pribadi yang Dipakai Menag: Salahnya di Mana?
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), memberikan pernyataan terkait laporan Menteri Agama Nasaruddin Umar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penggunaan jet pribadi saat menuju lokasi peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. OSO menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam memfasilitasi Menteri Agama tersebut.
“Ya nggak ada salahnya dong. Orang kita ngundang. Kita yang meresmikan masjid, tempat pengajian. Salahnya di mana?” ujar OSO saat dihubungi, Selasa (24/2/2026). Ia menjelaskan bahwa kedatangan Nasaruddin bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan hanya membacakan doa dalam acara peresmian.
“Nggak ada hubungan juga sama pekerjaan dia. Cuma baca doa, orang Islam kita,” tambahnya. OSO menolak anggapan bahwa fasilitas jet pribadi tersebut merupakan gratifikasi. “Gratifikasinya apa? He-he-he. Masa sesama orang Islam, sama orang Islam nggak boleh?”
Laporan Menag ke KPK Terkait Penggunaan Jet Pribadi
Nasaruddin Umar melaporkan ke KPK tentang penggunaan jet pribadi dari OSO, yang juga mantan Ketua DPD RI, saat menuju lokasi peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar. Menurut Nasaruddin, ia menggunakan pesawat khusus karena tidak ada penerbangan umum yang tersedia pada jam 11 malam.
“Bukan karena saya ingin mewah, tapi karena jam 11 malam kan nggak mungkin ada pesawat lagi ke sana dan besok paginya balik lagi karena ada persiapan sidang isbat,” jelas Nasaruddin di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).
Ia menyebut bahwa ini bukan kali pertama ia melapor ke KPK terkait dugaan gratifikasi. “Kali ini saya datang lagi, ya untuk menyampaikan tentang terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan ya, di Makassar untuk dengan menggunakan pesawat khusus itu ya.”
Penanganan Laporan oleh KPK
KPK akan melakukan analisis terhadap laporan Nasaruddin mengenai penggunaan jet pribadi OSO. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya membuka kemungkinan memanggil OSO sebagai pihak yang memberikan fasilitas tersebut.
“Dalam analisis, dimungkinkan untuk meminta informasi tambahan ataupun keterangan pihak-pihak tertentu,” ujarnya. Budi menjawab ketika ditanya soal kemungkinan memanggil OSO selaku pemberi fasilitas jet.
Dari laporan Menag tersebut, KPK akan mengecek kelengkapan pelaporannya sebelum melakukan analisis lebih lanjut. “Dari laporan ini tim akan cek kelengkapan pelaporannya dan dilakukan analisis, untuk kemudian diputuskan status pemberian fasilitas tersebut,” tuturnya.
Perbedaan Pandangan Antara OSO dan Menag
Pernyataan OSO menunjukkan bahwa ia tidak melihat adanya kesalahan dalam memberikan fasilitas kepada Nasaruddin. Namun, laporan yang disampaikan oleh Menag ke KPK menunjukkan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan penggunaan jet pribadi tersebut.
Perbedaan pandangan ini menjadi sorotan publik, terutama karena keterlibatan tokoh politik dan pejabat negara. Bagi OSO, penggunaan jet pribadi adalah bentuk dukungan terhadap acara resmi. Sementara bagi Nasaruddin, hal ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak etis jika tidak ada penjelasan yang jelas.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam konteks ini?
Gratifikasi merujuk pada pemberian manfaat atau keuntungan yang tidak sah kepada seseorang dalam jabatan, biasanya dalam bentuk uang, barang, atau layanan.
Apakah penggunaan jet pribadi bisa dianggap sebagai gratifikasi?
Tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Jika jet pribadi diberikan tanpa alasan yang jelas dan berlebihan, maka bisa dianggap sebagai gratifikasi.
Bagaimana prosedur pelaporan ke KPK?
Pelaporan ke KPK harus dilakukan secara resmi dan lengkap. Pelapor harus menyertakan bukti-bukti pendukung agar laporan dapat diproses dengan baik.
Apa tanggung jawab KPK dalam kasus ini?
KPK bertugas untuk mengevaluasi laporan, melakukan investigasi, dan menentukan apakah ada indikasi korupsi atau gratifikasi yang terjadi.
Bagaimana reaksi publik terhadap kasus ini?
Publik memiliki berbagai pandangan. Beberapa mendukung langkah KPK untuk menginvestigasi, sementara yang lain merasa bahwa penggunaan jet pribadi adalah hal wajar jika ada kebutuhan.
Kesimpulan
Kasus penggunaan jet pribadi oleh Menag Nasaruddin Umar yang diberikan oleh OSO menjadi topik yang menarik perhatian publik. Meskipun OSO menilai tidak ada kesalahan dalam pemberian fasilitas tersebut, laporan ke KPK menunjukkan bahwa ada kekhawatiran terhadap etika dan transparansi dalam penggunaan sumber daya negara.