Konflik bersenjata yang berlangsung di Sudan sejak April 2023 telah mengakibatkan ratusan kematian dan jutaan korban luka. Negara yang dulu pernah menjadi harapan transisi demokrasi kini terjebak dalam kekerasan yang semakin memburuk, dengan krisis kemanusiaan yang disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia oleh PBB. Dalam situasi ini, masyarakat sipil menjadi korban utama, sementara upaya perdamaian terus menghadapi tantangan besar.
Latar Belakang Konflik: Dari Sekutu Hingga Lawan
Perang saudara di Sudan bermula dari perebutan kekuasaan antara dua jenderal yang sebelumnya merupakan sekutu, yaitu Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dari militer Sudan (SAF) dan Letjen Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) dari pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Keduanya sempat bekerja sama dalam kudeta tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil setelah tumbangnya diktator Omar Al-Bashir pada 2019. Namun, hubungan mereka retak akibat rencana untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil dan menggabungkan RSF ke dalam angkatan darat nasional.
Burhan ingin proses integrasi dilakukan cepat di bawah komando militer, sedangkan Hemedti menolak karena takut kehilangan kekuasaan dan kendali atas jaringan militer serta ekonomi besar yang ia miliki. Ketegangan ini berubah menjadi perang terbuka, yang kemudian menghancurkan negara tersebut dan menimbulkan krisis kemanusiaan terbesar di dunia menurut PBB.
[Image: konflik Sudan antara militer dan pasukan paramiliter]
Peran RSF: Dari Milisi Kejam Hingga Kekuatan Militer Independen
RSF atau Rapid Support Forces berasal dari milisi Janjaweed, kelompok bersenjata pro-pemerintah yang terkenal kejam dalam konflik Darfur pada awal 2000-an. Milisi ini didukung oleh Presiden Omar Al-Bashir dan dituduh melakukan genosida terhadap kelompok etnis Afrika non-Arab. Penyerangan itu menyebabkan sekitar 300.000 orang tewas dan 2,5 juta lainnya mengungsi.
Pada 2013, Al-Bashir meresmikan Janjaweed menjadi Rapid Support Forces (RSF). Sejak saat itu, kelompok ini tumbuh menjadi kekuatan militer independen dengan sekitar 100.000 anggota. Mereka memperoleh pendanaan besar dari tambang emas dan perdagangan senjata, bahkan sempat terlibat dalam konflik di Yaman dan Libya.
Kini, RSF yang dipimpin oleh Letjen Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) didominasi oleh kelompok Arab. Mereka dituduh mengulangi kekerasan etnis di Darfur, menyerang komunitas non-Arab seperti Massalit, serta menyerbu rumah sakit dan kamp pengungsian. Laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan menyebut bahwa aksi kekerasan itu bertujuan untuk merebut tanah dan sumber daya di wilayah Darfur.
[Image: pasukan Rapid Support Forces di kota El-Fasher]
Situasi Terkini: Pembantaian dan Krisis Kemanusiaan yang Menyedihkan
Setelah pengepungan selama 18 bulan, RSF berhasil merebut El-Fasher pada akhir Oktober 2025. Kota ini dihuni sekitar 1,2 juta penduduk, dan selama masa pengepungan mereka hidup dari pakan ternak karena tidak ada makanan atau obat yang bisa masuk. Menurut laporan Sudan Doctors Network dan Al Jazeera, sedikitnya 1.500 hingga 2.000 orang tewas dalam beberapa hari setelah RSF mengambil alih kota. Video yang diverifikasi menunjukkan pasukan RSF menyiksa dan mengeksekusi warga sipil, serta menyerang rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
Lebih dari 26.000 orang melarikan diri ke kota Tawila, sementara 177.000 lainnya masih terjebak di El-Fasher tanpa akses bantuan. Laporan dari Yale Humanitarian Research Lab menggunakan citra satelit menunjukkan tanda-tanda genosida, berupa gundukan besar yang diduga berisi mayat dan genangan darah di sekitar kota.
[Image: warga sipil di kota El-Fasher yang terluka akibat serangan RSF]
Keterlibatan Negara Asing: Perang yang Semakin Rumit
Perang di Sudan tidak hanya disebabkan oleh konflik internal, tetapi juga diperparah oleh campur tangan negara asing. Menurut laporan The Telegraph, Uni Emirat Arab (UEA) dituduh memasok senjata kepada RSF, meskipun pihak UEA membantah. Sementara itu, militer Sudan (SAF) diduga menerima senjata dari Iran dan Turki. Selain itu, tokoh militer Libya, Jenderal Khalifa Haftar, juga dikaitkan dengan bantuan logistik dan senjata kepada RSF.
Akibat keterlibatan banyak pihak luar ini, konflik menjadi semakin kompleks dan memperparah perpecahan di Sudan.
[Image: senjata yang disebut dibawa oleh pasukan RSF]
Upaya Perdamaian yang Gagal: Harapan yang Terus Menghilang
Sejak 2023, beberapa putaran perundingan damai telah dilakukan dengan mediasi Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Uni Afrika, namun semuanya berakhir tanpa hasil nyata. Pada September 2025, kelompok negara yang dikenal sebagai Quad (AS, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab), mengumumkan rencana baru untuk menghentikan konflik. Rencana itu mencakup gencatan senjata selama tiga bulan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk, diikuti gencatan senjata permanen dan transisi menuju pemerintahan sipil dalam sembilan bulan.
Namun, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan menolak rencana tersebut karena menuntut agar RSF dibubarkan sepenuhnya sebelum pembicaraan dilanjutkan. Setelah bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi pada pertengahan Oktober, Al-Burhan sempat menyatakan kesediaannya untuk membuka kembali dialog. Tetapi situasi berubah drastis ketika RSF berhasil merebut kota El-Fasher di akhir Oktober 2025. Peristiwa itu menggagalkan proses negosiasi yang sedang dijajaki di Washington DC dan menandai berakhirnya harapan gencatan senjata dalam waktu dekat.
[Image: para diplomat yang berdiskusi dalam upaya perdamaian Sudan]
FAQ
Apakah konflik di Sudan hanya terjadi di satu wilayah?
Tidak, konflik ini telah menyebar ke berbagai wilayah di Sudan, termasuk ibu kota Khartoum, El-Geneina, dan Wad Madani.
Bagaimana dampak krisis kemanusiaan di Sudan?
Lebih dari 24 juta penduduk menghadapi kelaparan akut, dan 80% dapur umum berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan pangan serta gangguan keamanan.
Apa peran negara asing dalam konflik ini?
Negara-negara seperti UEA, Iran, dan Turki diduga memberikan dukungan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Bagaimana upaya perdamaian di Sudan?
Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi semua gagal karena perpecahan internal dan campur tangan asing.
Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional?
Masyarakat internasional harus meningkatkan bantuan kemanusiaan, mendorong resolusi damai, dan memastikan keamanan bagi warga sipil di Sudan.
Kesimpulan
Konflik di Sudan menunjukkan betapa rapuhnya proses transisi politik di negara yang baru keluar dari rezim otoriter. Selama kekuasaan masih diperebutkan dengan senjata, rakyat Sudan akan terus menjadi korban dari perang tanpa akhir ini. Krisis kemanusiaan yang terjadi di sana adalah bukti nyata dari kegagalan sistem global dalam mencegah kekerasan dan melindungi warga sipil. Semoga harapan perdamaian dan bantuan kemanusiaan segera tiba di Sudan, sehingga masyarakat bisa kembali merasakan kedamaian.
